QRIS: Sistem pembayaran baru untuk Negara Asean

Sistem pembayaran lintas batas regional baru yang baru-baru ini diterapkan oleh negara-negara Asia Tenggara dapat memperdalam integrasi keuangan di antara para peserta, sehingga membawa blok ASEAN lebih dekat ke tujuan kohesi ekonominya.

Lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, telah sepakat untuk bekerja sama dalam pembayaran lintas negara ASEAN menggunakan kode QR atau e-wallet. Dalam kerja sama ini, mereka memutuskan untuk menggunakan kode QR, pembayaran cepat, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran di wilayah tersebut.

Bank sentral lima negara ASEAN, yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT), bekerja sama untuk mewujudkan pembayaran lintas batas di ASEAN lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif.

Para analis mengatakan industri ritel akan mendapatkan keuntungan terutama di tengah perkiraan peningkatan belanja konsumen, yang pada gilirannya dapat memperkuat pariwisata.

Sistem pembayaran digital lintas batas yang terpadu akan “menumbuhkan rasa regionalisme dan sentralitas ASEAN dalam mengelola urusan internasional,” tambahnya. “Langkah ini menjadi lebih penting mengingat meningkatnya ketegangan di antara negara-negara besar global.”

Bagaimana itu bekerja

Dengan menghubungkan sistem pembayaran kode QR, dana dapat dikirim dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya.

Dompet digital ini secara efektif berfungsi sebagai rekening bank tetapi juga dapat dihubungkan ke rekening di lembaga keuangan formal.

Misalnya, wisatawan Malaysia di Singapura dapat melakukan pembayaran dengan dana ringgit Malaysia di dompet digital Malaysia mereka saat melakukan transaksi. Atau, pekerja Malaysia di Singapura dapat mengirimkan dana dolar Singapura dalam dompet digital Singapura ke dompet penerima di Malaysia.

Biaya dan nilai tukar akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pusat

Program yang memungkinkan warga membayar barang dan jasa dalam mata uang lokal menggunakan kode QR ini kini aktif di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Filipina diperkirakan akan segera bergabung.

“Upaya bank sentral ASEAN merupakan hal yang inovatif dan baru,” kata Satoru Yamadera, penasihat Departemen Dampak Penelitian dan Pembangunan Ekonomi Bank Pembangunan Asia.

Manfaat Ekonomi

Ada keyakinan bahwa dengan membangun jaringan pembayaran digital dalam negeri, negara-negara ASEAN akan mampu mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Hal itu memang benar sampai batas tertentu. Pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit dan debit, bahkan yang diterbitkan oleh bank lokal, sering kali diproses melalui perusahaan Amerika seperti Visa yang memanfaatkan kekuatan pasar mereka untuk membebankan biaya tinggi kepada pedagang dan pemegang kartu. Sistem kode QR ASEAN melibatkan bank-bank sentral di kawasan yang bekerja sama secara langsung satu sama lain. Biaya dan nilai tukar dapat ditentukan melalui kesepakatan bersama antara bank sentral itu sendiri, bukan melalui pihak ketiga milik Amerika, sehingga menjadikan transaksi lebih efisien dan lebih murah.

Usaha mikro serta usaha kecil dan menengah, atau UKM akan muncul sebagai pemenang dari konektivitas pembayaran regional. UKM dapat menghindari biaya yang terkait dengan pemeliharaan sistem tempat penjualan fisik atau membayar biaya pertukaran kepada perusahaan kartu.

Sistem baru ASEAN juga akan memungkinkan pedagang dan konsumen membangun riwayat pembayaran yang kuat, dan menyediakan data berharga untuk penilaian kredit, kata Nicholas Lee, analis teknologi Asia utama di Global Counsel, sebuah perusahaan penasihat kebijakan publik.

“Hal ini sangat menguntungkan bagi segmen masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan tidak mempunyai rekening bank, yang biasanya tidak memiliki akses terhadap data penilaian kredit tersebut.”

Selain itu, “peningkatan transaksi non-tunai akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk menangkap data transaksi dan arus perdagangan dengan lebih efektif, dengan asumsi data tersebut dapat diakses,” kata Lee.

“Hal ini, pada gilirannya, dapat menghasilkan perkiraan ekonomi dan pengambilan kebijakan yang lebih baik.”

Dampak terhadap mata uang utama ASEAN

Meskipun memperkuat konektivitas pembayaran di kawasan ini berpotensi mengurangi gesekan pembayaran dan mempercepat transisi digital, hal ini secara tidak sengaja dapat memberikan tekanan pada mata uang tertentu, khususnya dolar Singapura.

“Skenario potensial munculnya [dolar Singapura] sebagai mata uang cadangan de facto di kawasan ini menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara ASEAN,” kata Lee.

“Dengan kekuatan dan stabilitas [dolar Singapura], baik bisnis internasional maupun regional dapat memilih untuk menyimpan lebih banyak modal kerja mereka dalam [dolar Singapura], dengan mengandalkan jaringan pembayaran baru untuk konversi mata uang yang efisien,” jelasnya.

Jika hal ini terjadi, hal ini dapat melemahkan daya beli mata uang lain di kawasan dan mengakibatkan inflasi impor yang lebih tinggi jika bank sentral tidak melakukan intervensi.

Dalam skenario seperti ini, pihak berwenang mungkin merasa perlu menerapkan pembatasan modal untuk melindungi mata uang mereka, yang dapat melemahkan tujuan pembentukan jaringan pembayaran regional.

Peraturan menimbulkan tantangan lain.

Bank sentral harus mengatasi masalah keamanan dan penipuan, serta melakukan tugas mendidik masyarakat untuk menerima sistem pembayaran baru, kata Han.

“Faktor-faktor ini secara kolektif dapat berkontribusi pada proses yang memakan waktu,” dia memperingatkan.

Konektivitas regional dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan kawasan pada mata uang eksternal seperti dolar AS untuk transaksi lintas batas, khususnya di kalangan dunia usaha. Kekuatan greenback dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan melemahnya mata uang ASEAN, yang merugikan perekonomian negara-negara tersebut karena mayoritas anggota blok tersebut adalah importir energi dan pangan.

Tindakan terkoordinasi semacam ini memerlukan kemauan politik yang kuat dari para pemimpin kawasan dan masih harus dilihat apakah anggota ASEAN dapat bersatu untuk berhasil melaksanakan usaha ambisius tersebut.