headlines

Pengertian dan Makna Kebijakan Satu Peta

Kehidupan di perantauan • 8 Juni 2024

Pembangunan Indonesia yang berkelanjutan merupakan tujuan utama yang diinginkan oleh banyak pihak. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi kebijakan pembangunan adalah dengan menerapkan kebijakan Satu Peta atau yang dikenal dengan One Map Policy. Kebijakan ini telah menyita perhatian masyarakat, terutama setelah menjadi sorotan dalam wacana politik menyoal penanganan mafia tanah dan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih terintegrasi.

Penciptaan Data Terpadu

Penerapan One Map Policy mencakup penciptaan satu basis data spasial yang terintegrasi dan terpadu dari seluruh informasi geospasial di Indonesia. Hal ini akan mempermudah akses dan penggunaan data bagi berbagai kepentingan, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, hingga penanggulangan bencana alam.

Keberadaan data terpadu ini akan memungkinkan penyelarasan informasi dari berbagai instansi terkait, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien.

Pengembangan Masterplan Pembangunan Nasional

Salah satu manfaat dari kebijakan One Map Policy adalah kemampuannya untuk dijadikan masterplan dalam pembangunan nasional. Informasi geospasial yang terintegrasi akan memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan pemukiman secara lebih terarah dan koheren.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia serta memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan Praktik Mafia Tanah

Gibran Rakabuming Raka, saat menjadi kontestan dalam Pemilihan Wali Kota Solo, menyatakan bahwa One Map Policy dapat membantu dalam menangani praktik mafia tanah. Dengan adanya satu peta yang akurat dan jelas, maka spekulasi tanah serta penguasaan tanah dengan cara yang tidak sah dapat diminimalisir.

Keberadaan peta tanah yang transparan dan bisa diakses oleh publik akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dalam kepemilikan tanah mereka.

Dengan demikian, penerapan kebijakan One Map Policy diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam melindungi hak-hak masyarakat terkait pemilikan tanah.

Keberlanjutan kebijakan ini perlu didukung oleh berbagai pihak agar visi Indonesia sebagai negara maju berpendapatan tinggi dapat tercapai dengan lebih baik melalui koordinasi dan integrasi data yang lebih sinergis dari berbagai sektor pembangunan.