Musim kemarau dan kendaraan bermotor adalah penyebab utama polusi udara di Jakarta, kata pihak berwenang Indonesia hari Jumat, setelah sebuah perusahaan teknologi kualitas udara Swiss menyebut kota itu sebagai kota paling tercemar di dunia.
Asap tebal dan langit kelabu muncul setiap pagi selama beberapa bulan terakhir di Jakarta, ibu kota negara terpadat keempat di dunia.
Sebagai Expat yang tinggal di Jakarta, perhatikan dengan artikel ini.
Pemeriksaan Kualitas Udara Jakarta
Jakarta secara rutin menduduki peringkat teratas kota-kota paling tercemar di dunia, baru-baru ini di peringkat oleh IQAir , yang berbasis di Swiss.
Padahal, kondisi kualitas udara Jakarta sepanjang tahun 2023 cukup fluktuatif, kata Asep . Kuswanto , Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan pada sebuah konferensi pada hari Jumat.
Indonesia kini memasuki musim kemarau, yang berlangsung dari Juli hingga September, saat polusi udara akan mencapai puncaknya. Kualitas udara di Jabodetabek memburuk karena dipengaruhi oleh udara kering dari sisi timur Indonesia.
Penurunan kualitas udara pada musim kemarau tercatat pada periode 2019 hingga 2023 berdasarkan tren konsentrasi PM2.5. PM atau partikel adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 µm (mikrometer).
Konsentrasi rata-rata bulanan PM2.5 meningkat dari 29,75 mg/m3 di bulan April menjadi 50,21 mg/m3 di bulan Mei. Namun konsentrasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan Mei 2019 sebelum pandemi melanda yang tercatat sebesar 54,38 mg/m3.
Kontributor terbesar Kualitas Udara yang buruk
Sumber pencemaran SO2 (sulfur dioksida) terbesar adalah sektor industri yang memberikan kontribusi sebesar 61,96 persen atau 2.637 ton, kemudian pembangkit listrik sebesar 25,16 persen atau 1.071 ton SO2, disusul sektor transportasi yang menambah 11,58 persen atau 493 ton. ton SO2.
Sektor transportasi mendominasi kontribusi pencemar NOx (nitrogen oksida), CO (karbon monoksida), PM10 (partikulat), PM2.5 (partikulat), BC (karbon hitam), dan bahan organik volatil non-metana. senyawa (NMVOC).
Penggunaan kendaraan bermotor menjadi faktor utama. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan 44% pencemaran udara berasal dari transportasi, dibandingkan 31% dari industri.
Sektor transportasi menyumbang 72,4 persen atau 76.793 ton NOx, 96,36 persen atau 28.371 ton CO, 57,99 persen atau 5.113 ton PM10, 67,04 persen atau 5.257 ton polutan PM2.5, 84,48 persen atau 5.048 ton BC, dan 98,5 persen atau 19.936 ton NMVOC.
Selain sektor transportasi, penyumbang CO terbesar di Jakarta adalah pembangkit listrik (1,76 persen atau 5.252 ton), diikuti sektor industri (1,25 persen atau 3.738 ton), sektor perumahan (0,59 persen atau 1.774 ton), dan sektor komersial. (0,03 persen atau 90 ton).
Efek Kualitas Udara yang Buruk
Kota Jakarta adalah rumah bagi lebih dari 11 juta orang, dengan total 30 juta di wilayah metropolitan yang lebih besar. Polusi udara telah menjadi isu yang sensitif, dengan jutaan orang pergi ke kota setiap hari dari komunitas satelit.
Kasus penyakit pernapasan seperti ISPA yang diyakini terkait dengan polusi udara terus meningkat. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengakui terjadi peningkatan gangguan kesehatan akibat polusi udara pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.
“Meningkat dibandingkan tahun 2022. Dan kondisi ini hampir sama dengan yang kita temukan pada tahun 2019 dan 2018, sebelum pandemi COVID-19,” kata Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Bagaimana mencegah penurunan kualitas udara lebih lanjut
Dalam rangka penanggulangan pencemaran udara di ibu kota yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara.
Langkah-langkah tersebut meliputi peremajaan dan pengujian emisi kendaraan umum dan pribadi, penerapan pelat ganjil genap, penerapan tarif parkir, tarif kemacetan, pembatasan usia kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan, perubahan moda transportasi, dan peningkatan kenyamanan dan kenyamanan pejalan kaki. fasilitas.
Langkah penanggulangan pencemaran industri berupa pengendalian sektor industri, penghijauan sarana dan prasarana umum, serta konversi ke energi terbarukan.
Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk pengendalian emisi dari kendaraan. Grand design pengendalian pencemaran udara sudah disiapkan tahun lalu dan akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto , mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait untuk menyusun kajian regulasi.
Pemerintah provinsi juga akan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau dan mendukung penggunaan kendaraan bertenaga listrik di ibu kota sehingga polusi udara di daerah yang berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa itu dapat dikendalikan.
Presiden Widodo juga mengakui bahwa polusi udara di Jakarta telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, di Pulau Kalimantan, adalah salah satu solusinya, kata Widodo.
Pertama kali diusulkan pada tahun 2019, rencana Widodo untuk memindahkan ibu kota akan melibatkan pembangunan gedung-gedung pemerintah dan perumahan dari nol di sekitar pelabuhan Balikpapan, sekitar 2.000 kilometer timur laut Jakarta.
“Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta agar nantinya sebagian dipindahkan ke Nusantara. Dan transportasi massal adalah suatu keharusan, ”